Ratusan Kasus Eksploitasi Seksual Anak Terjadi di Indonesia

AGAM – Sepanjang tahun 2018 tercatat 150 kasus terjadi di Indonesia. Kasus itu berkaitan dengan eksploitasi seksual anak. Di mana, 28 atau 42 kasus diantaranya merupakan kasus pornografi (ECPAT Indonesia, 2018).

Data tersebut disampaikan Plt. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Dermawan dalam Pelatihan Pembentukan Desa Bebas Pornografi Anak, Rabu 26 Juni 2019, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

”Anak-anak saat ini lahir di era perkembangan teknologi informasi yang pesat. Di mana anak sudah memiliki gawai sendiri yang diberikan orangtuanya. Kalau anak sudah terpapar pornografi, anak-anak akan mencari-cari (konten) sendiri, dan akhirnya bisa menjadi candu bagi mereka,” kata Dermawan.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut Workshop Pembentukan Desa Bebas Pornografi Anak yang diadakan Kemen PPPA bekerja sama dengan ECPAT Indonesia, Selasa 25 Juni 2019.

Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak adalah suatu kawasan desa/kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi.

Deden Ramadhani, Koordinator Riset ECPAT Indonesia sebagai mitra Kemen PPPA dalam Pembentukan Desa Bebas Pornografi menerangkan 3 indikator untuk mewujudkan desa/kelurahan bebas pornografi.

”Ada perubahan struktural, kultural, dan proses,” kata Deden.

Secara rinci, Deden menjelaskan, perubahan struktural yanag dimaksud seperti perubahan kebijakan dan aturan yang lebih melindungi anak terhadap paparan maupun objek pornografi.

Sedangkan perubahan kultural, yakni adanya perubahan cara pandang, norma, dan persepsi di masyarakat sehingga anak tidak lagi berpotensi dijadikan objek pornografi.

Terakhir, perubahan proses seperti meningkatkan ruang partisipasi masyarakat berdialog masalah pornografi sebagai topik penting dibahas sehingga solusi dapat dipikirkan bersama.

”Untuk menjamin desa bebas pornografi anak bertahan adalah komitmen pemerintah desa-nya. Selama mau mencari cara, peluang dan yakin bahwa program ini punya dampak perubahan besar untuk masyarakat, di situ kuncinya. Sebab sebenarnya, pendanaan dan sebagainya bukan tantangan yang berarti,” tambah Deden.

Kabupaten Agam ditargetkan akan membentuk Nagari Bebas Pornografi Anak. Setelah terbentuk, Kemen PPPA nantinya akan meresmikan Pencanangan Desa Bebas Pornografi Anak bersamaan dengan 4 daerah lain di Indonesia.

Diantaranya, Kota Makassar (Kelurahan Maccini Parang), Kota Kupang (Kelurahan Nunhila), Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Bangka Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!