4500 Kasus Dialami Perempuan dan Anak

MAKASSAR – Tidak kurang dari 4.500 kasus yang dialami perempuan dan anak ditangani Menteri PPPA di sepanjang tahun 2018. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri PPPA, nomor 4 Tahun 2018, tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Kehadiran kehadiran negara semakin dirasakan oleh masyarakat melalui kehadiran UPTD PPA di daerah. Tercatat pada Juli 2019 memperlihatkan peningkatan dimana UPTD PPA sudah dibentuk di 18 Provinsi dan 34 Kabupaten/kota.

Komitmen pemerintah daerah dalam pembentukan UPTD PPA sangat dibutuhkan untuk menghadirkan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi keprihatinan kita bersama. Untuk itu, Negara perlu hadir ditengah masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi daerah yang telah membentuk UPTD PPA dengan memberikan penghargaan kelembagaan UPTD PPA yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip layanan publik.

Lima provinsi dan 5 kabupaten/kota dengan kelembagaan UPTD PPA terbaik, antara lain : pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera Barat. Kemudian, untuk pemerintah kabupaten/kota, yakni kabupaten Sleman, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kota Bandung dan Kabupaten Sidoarjo.

Penghargaan kelembagaan UPTD PPA diberikan di malam penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak pada malam puncak perayaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019. Hari anak harus dijadikan momentum untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak.

Dari 4.500 kasus yang ditangani UPTD PPA, 2.000 kasus diantaranya adalah kasus anak. Momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2019 yang dipusatkan di Makassar, mestinya menjadi tonggak dalam menjamin kehidupan yang layak bagi anak, bebas dari kekerasan, dan diskriminasi.

UPTD PPA sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.

Masyarakat yang membutuhkan layanan dari UPTD PPA dapat menghubungi nomor hotline yang disediakan. (Terlampir)

Selain nomor hotline UPTD PPA yang tersedia di Provinsi dan Kabupaten/Kota, KemenPPPA juga menerima pengaduan dimana masyarakat dapat menghubungi hotline bagian pengaduan masyarakat KemenPPPA dengan nomor 0821 2575 1234.

Dengan hadirnya Negara melaui UPTD PPA ditengah masyarakat, diharapkan anak Indonesia semakin terlindungi. Perempuan dan anak yang bebas dari kekerasan akan menjadi pondasi yang kokoh untuk memajukan bangsa dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, layanan perlindungan ini juga diharapkan dapat tersebar secara merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!